Skema kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan berbagai jenis pola kemitraannya diwujudkan dalam bentuk regulasi Negara. Seperti misalnya Ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang kemudian berwujud pada hadirnya kebun plasma yang dibina perkebunan inti atau perkebunan besar.

Pada 2011, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 11, 5 juta hektar.  Menurut data SPKS, 36 persen dari total luasan tersebut dikelola oleh petani kelapa sawit dengan pola kemitraan dan kebun petani swadaya. Secara tidak langsung, petani kelapa sawit telah menyumbang penerimaan Negara sebesar 9, 11 Miliar US Dolar dari produksi CPO nasional tahun 2010 yang diperoleh dari total produksi CPO sebesar 21, 3 juta ton.

Karena itu menurut Darto, petani sawit ataupun masyarakat yang akan bermitra dengan perkebunan besar dalam bentuk plasma wajib secara hukum dilindungi usahanya oleh Negara.  ”Sehingga tidak ada alasan bagi negara untuk merespon seluruh bentuk konflik yang dihadapi oleh petani,” ujarnya.

Darto mencontohkan kasus yang terjadi di Kecamatan Mesuji, Lampung, antara warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menewaskan sejumlah warga dan karyawan perkebunan. ”Ini merupakan satu potret kecil dari konflik di dalam perkebunan kelapa sawit selama ini,” ujar Darto. (her)

Menurut aktivis lingkungan dari Yayasan Palung Tito P Indrawan, pemberian 147 izin pertambangan bauksit dan 86 izin perkebunan kelapa sawit yang sudah keluar cukup berbahaya bagi populasi Orangutan.

Orangutan sudah ditetapkan sebagai hewan yang berstatus perlindungan genting (Endangered). Populasi orangutan di kawasan ini sudah semakin berkurang. Konversi kawasan hutan, penebangan hutan dan pertambangan menjadi masalah serius bagi populasi hewan yang termasuk appendix I ini.

Menurut David inilah masalah yang dihadapi di lapangan. “Saya juga bingung. Takutnya ke depan akan ada konflik manusia dengan satwa,” katanya.

Tapi ada juga perusahaan yang membagi izin lahan yang dikelolanya untuk konservasi seperti PT. Laman Mining yang menyedikan lahan konservasi seluas 6.387 Ha dari 17.986,9 Ha dari lahan konsesinya dan PT. CUS yang mengalokasikan empat ribu hektar lahannya untuk konservasi (Sri Pujiani).