Pontianak, Borneoclimatechange.org– Banyak petani kelapa sawit (plasma) yang dipaksa oleh perusahaan untuk masuk dalam kemitraan karena desakan dan tekanan ekonomi, demikian dinyatakan aktivis Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS). Menurut Kordinator Forum Nasional SPKS Mansuetus Darto banyak petani yang pasrah karena tidak memiliki tanah lagi. ”Salah satu jalan adalah berintegrasi dengan perkebunan besar melalui kemitraan inti–plasma,” ujar Mansuetus Darto dalam siaran persnya.
Skema kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan berbagai jenis pola kemitraannya diwujudkan dalam bentuk regulasi Negara. Seperti misalnya Ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang kemudian berwujud pada hadirnya kebun plasma yang dibina perkebunan inti atau perkebunan besar.
Pada 2011, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 11, 5 juta hektar. Menurut data SPKS, 36 persen dari total luasan tersebut dikelola oleh petani kelapa sawit dengan pola kemitraan dan kebun petani swadaya. Secara tidak langsung, petani kelapa sawit telah menyumbang penerimaan Negara sebesar 9, 11 Miliar US Dolar dari produksi CPO nasional tahun 2010 yang diperoleh dari total produksi CPO sebesar 21, 3 juta ton.
Karena itu menurut Darto, petani sawit ataupun masyarakat yang akan bermitra dengan perkebunan besar dalam bentuk plasma wajib secara hukum dilindungi usahanya oleh Negara. ”Sehingga tidak ada alasan bagi negara untuk merespon seluruh bentuk konflik yang dihadapi oleh petani,” ujarnya.
Darto mencontohkan kasus yang terjadi di Kecamatan Mesuji, Lampung, antara warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menewaskan sejumlah warga dan karyawan perkebunan. ”Ini merupakan satu potret kecil dari konflik di dalam perkebunan kelapa sawit selama ini,” ujar Darto. (her)
No Comments » 